UMY Gusar Pelanggaran Konstitusi hingga Hilangnya Etika Bernegara terus Mengemuka jelang Pemilu

Yogyakarta: Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengeluarkan pesan kebangsaan dan imbauan moral kepada seluruh penyelenggara Negara agar mengawal demokrasi Indonesia yang berkeadaban di depan gedung Rektorat UMY, Sabtu, 3 Februari 2024. 

Sekretaris Dewan Guru Besar UMY, Profesor Imamudin Yuliadia, menyampaikan, selama setahun terakhir, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti dan meningkat tanpa malu-malu. Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri, dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri.

"Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik konstetasi menjelang Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti," kata dia.

Para penguasa negeri ini, alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, malah sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan tak kenal henti oleh ambisi.

Kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara (pemerintah, DPR dan peradilan) gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepenuh hati.
 

Baca juga: Unpad Keluarkan Seruan Padjadjaran Sikapi Kondisi Bangsa

Sebagai negara demokrasi dan berdasarkan konstitusi, seharusnya para penyelenggara negara di Indonesia menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi dan memberi contoh dalam menegakkan etika bernegara yang baik bagi warga negara.

Keteladanan para penyelenggara negara adalah kunci beberhasilan sebuah negara dalam mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, segenap penyelenggara negara seharusnya menunjukkan contoh dalam kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan bagaimana menjalankan etika dalam bernegara.

Tanpa keteladanan para penyelenggara negara, Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal. Oleh karenanya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya, harus bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia.

Menyikapi hal-hal di atas, segenap Guru Besar dan Sivitas Akademika UMY mengeluarkan pernyataan sikap, yang tertanda Ketua Dewan Guru Besar UMY, Profesor Sunyoto Usman dan Sekretaris Dewan Guru Besar UMY, Profesor Imamudin Yuliadia. Pembacaan sikap tersebut juga diikuti oleh Rektor UMY, Profesor Gunawan Budiyanto, serta mahasiswa UMY.

Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Anggota Dewan Guru Besar UMY, Profesor Akif Khilmiyah. 

1. Mendesak Presiden RI menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan Pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius.
2. Menuntut para aparat hukum (polisi dan kejaksaan) dan birokrasi untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024 demi terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil.
3. Menuntut KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya agar bersikap independen demi terlaksananya Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
4. Mendesak partai politik untuk menghentikan praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024 dan mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat.
5. Menuntut lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi) agar bersikap independen dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa dan pelanggaran selama proses Pemilu 2024.
6. Mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi.