Legislator Ungkit Suami Komisioner KPU RI yang Maju Pilkada 2024

Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Rezka Oktoberia mengungkit majunya suami Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal itu disampaikan Rezka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan KPU.

"Integritas, netralitas KPU ini, walaupun yang tahu hanyalah mereka dan Tuhan, tapi saya sebagai mitra harus menyampaikan. Salah satu dari keluarga besar komisioner ini, ada yang bertarung dalam Pilkada 2024, (yakni) suaminya Ibu Betty," kata Rezka di Gedung DPR RI, Selasa, 10 September 2024.

Rezka meminta agar pencalonan suami dari Betty itu menjadi catatan dalam RDP kali ini. Pasalnya, Betty merupakan anggota KPU di tingkat pusat. Diketahui, suami Betty adalah Zulkarnain Awat Amir yang tercatat sebagai bakal calon bupati Maluku Tengah pada Pilkada 2024.

"Kalau memang sementara tahapan pilkada berjalan, dia nonaktif, kita nonaktifkan. Ini nanti kedepannya bagaimana? Jangan sampai nanti ada temuan jadi PR-nya di DKPP," ujar Rezka.
 

Baca juga: Rapat dengan KPU, Komisi II DPR Sentil Soal Private Jet sampai Apartemen

Betty sendiri tak menghadiri RDP tersebut. Namun, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, sejak Mei 2024, Betty sudah mengundurkan diri sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Maluku. Menurutnya, Betty juga sudah mendeklarasikan diri tidak akan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pencalonan sang suami.

"Sudah men-declare untuk tidak terlibat dalam keputusan-keputusan seandainya nanti berkaitan dengan daerah di mana suaminya bersangkutan maju. Dan hal ini sudah sepengetahuan kita semua," kata Afifuddin.

Adapun Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menekankan bahwa yang terpenting dari pencalonan Zulkarnain sebagai suami Betty dalam kontestasi Pilkada 2024 adalah aspek formal atau hukumnya. Baginya, semua pihak harus mengawasi hal tersebut.

Lagi pula, Doli mengatakan potensi memanfaatkan jabatan tak hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri seorang komisioner KPU RI, melainkan semua pihak. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan Pilkada 2024 untuk bersama-sama mengawasi hal tersebut.

"Belum tentu yang tidak suami atau istri istri penyelenggara, kalau memang tidak mengawasi, ya bisa menyalahgunakan wewenang juga. Jadi kita ditempatkan yang sama saja di depan hukum dan peraturan," ujarnya.