Ketua DPR Puan Maharani Wanti-Wanti Fadli Zon Tak Hilangkan Jejak Sejarah

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah nasional harus dilakukan secara transparan dan adil, tanpa menghilangkan jejak ataupun merugikan pihak mana pun. Pernyataan ini disampaikan Puan menanggapi polemik yang mencuat dalam rapat Komisi X DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang mendapat sorotan karena diduga menutup-nutupi sejumlah catatan kelam sejarah, termasuk tragedi Mei 1998.

"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarah," ujar Puan dikutip dari Primetime News Metro TV pada Kamis, 3 Juli 2025.
 

Baca Juga: Isak Tangis Pimpinan Komisi X saat Fadli Zon Sebut Pemerkosaan Massal '98 Tidak Ada

Puan menegaskan bahwa dalam proyek penulisan sejarah ulang yang tengah digagas Kementerian Kebudayaan, harus diutamakan prinsip penghormatan terhadap fakta dan keadilan sejarah. Bukan pemutihan atau pengaburan.

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends menyampaikan keberatan keras kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rapat kerja, Rabu, 2 Juli. Ia mengecam pernyataan Fadli yang sempat menyangkal adanya kasus pemerkosaan dalam tragedi Mei 1998, meski data dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyebutkan sebaliknya.

Menanggapi itu, Fadli Zon menjelaskan dirinya memiliki dokumen lengkap terkait temuan TGPF dan siap berdiskusi berdasarkan data. “Kalau ada, kita harus kutuk, kita harus kecam, dan harus ada tindakan terhadap orang yang melakukan itu,” tegas Fadli.

(Tamara Sanny)