Sambangi Sekolah dan Barak Militer, Menkomdigi dan Gubernur Jabar Sosialisasikan PP Tunas

Purwakarta: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bersama Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi melakukan kunjungan kerja ke SMA 2 Purwakarta dan barak militer setempat untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi PP Tunas yang telah diberlakukan 1 April 2025.

Dalam paparannya, Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengawasi anak dalam menggunakan media sosial (medsos). 

“48 persen pengguna internet adalah anak di bawah 18 tahun yang rentan menjadi korban bullying, pornografi, kekerasan, hingga judi online. PP Tunas harus diimplementasikan hingga ke pelosok negeri,” ujar Meutya, dikutip dari Headline News di Metro TV, Kamis, 15 Mei 2025. 
 

Baca: PP Tunas Dipastikan Tak Melarang Anak Gunakan Gadget

Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa PP Tunas menjadi solusi fundamental. Sebab, untuk pencegahan dan pengawasan, pendekatan pendidikan saja tidak cukup.

“Kita harus membenahi hulunya, yaitu regulasi yang mengatur platform digital,” kata Dedi. 

Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menerbitkan surat edaran larangan penggunaan gawai di lingkungan sekolah.
Kunjungan juga dilakukan ke barak militer yang membina remaja. 

Meutya mengingatkan bahaya kecanduan game online dan pentingnya pengawasan orang tua. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan platform digital dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi PP Tunas berjalan efektif.


(Muhammad Adyatma Damardjati)