Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada aparat keamanan agar tidak bertindak semena-mena terhadap rakyat. Dalam era digital ini, kinerja aparat keamanan semakin mudah diawasi oleh masyarakat.
Oleh sebab itu, Prabowo juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja aparat. Dia meminta masyarakat agar tidak ragu untuk merekam dan melaporkan segala bentuk pelanggaran atau tindakan aparat kemanan yang dinilai tidak beres.
"TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat. Harus berjuang untuk rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi, rakyat kita sudah punya gadget semua. Kalau ada kelakuan aparat yang enggak beres, saya minta rakyat langsung video, lapor langsung ke saya," ujar Prabowo, dikutip dari Breaking News, Metro TV, Rabu, 20 Mei 2026.
Meski pelanggaran tersebut hanya dilakukan oleh oknum tertentu, Prabowo menegaskan tindakan tegas tetap harus dilakukan. Menurutnya, jika dibiarkan, hal itu dapat merusak citra dan kinerja aparat yang selama ini sudah berjalan baik.
"Saya yakin sebagian besar
ASN kita baik, yang tidak baik sedikit. Tapi yang sedikit itu harus kita tindak. Yang namanya
deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti," tuturnya.
Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran ASN dan birokrat untuk mengubah total mentalitas kerja yang lamban. Kepala Negara menegaskan bahwa masyarakat kini menuntut pelayanan publik yang responsif, taktis, dan bersih.
"Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke (bagaimana nanti). Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha (nanti bagaimana), bukan kumaha engke," ujar Prabowo.
Prabowo menyentil lambatnya proses perizinan usaha dan dokumen lingkungan seperti Amdal di dalam negeri yang jauh tertinggal dari efisiensi negara-negara tetangga. Ia memastikan bakal mengambil tindakan tegas berupa pencopotan jabatan bagi oknum-oknum yang sengaja memperlambat birokrasi.
"Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN, tidak bisa diberhentikan," kata Kepala Negara.
(Alfiah Ziha Rahmatul Laili)
Streaming