Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang hendak memaafkan koruptor bila segera mengembalikan uang rakyat yang dicurinya. Ia menilai, koruptor akan menyepelekan jika terus diberikan maaf.
"Akan terjadi hal-hal yang sama di kemudian hari sehingga kemudian orang mengatakan 'Oke, presidennya pemaaf kok, ayo kita ngambil aja, nanti kita kembaliin juga enggak apa-apa, kan orang akhirnya mikir kayak begitu," ujar Saut seperti dikutip dari Headline News Metro TV, Jumat, 20 Desember 2024.
Saut membeberkan, kebijakan tersebut tidak pantas dilakukan lantaran pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus
pidana. Ia menyebut, untuk membuktikan perbuatannya, koruptor harus lebih dulu menjalani proses pidana.
"Enggak boleh, karena di pasal 4 Tindak Pidana Korupsi (
Tipikor) 31 yang diperbarui tahun 1999 dan 2002 itu menegaskan pengembalian itu bukan berarti menghentikan proses pidananya," ujar Saut.
Saut juga menilai,
kebijakan pengembalian uang koruptor hanya akan membuat hukum menjadi tidak pasti. Menurutnya, solusi tersebut akan menimbulkan serangan balik dalam pemberantasan korupsi. Artinya, koruptor menjadi terus bertambah.
"Itu nanti akan menjadi serangan balik dalam pemberantasan korupsi, itu yang tidak boleh kita membuat sebuah kebijakan yang membuat hukum itu menjadi tidak pasti," kata Saut.
Sebelumnya, Prabowo akan memberikan kesempatan para koruptor untuk bertobat. Presiden juga akan memaafkan jika para koruptor segera mengembalikan uang rakyat yang dicuri.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Kampus Al Azhar, Mesir.
Presiden menyebut akan memberi kesempatan para koruptor untuk bertobat dan mengaku tidak mempermasalahkan jika para koruptor mengembalikan uang dengan sembunyi-sembunyi. Menurutnya yang terpenting saat ini uang rakyat yang dicuri bisa kembali.
(
Zein Zahiratul Fauziyyah)
Streaming