Pelanggaran Etik KPU Menggerus Kepercayaan Publik

Mantan Ketua KPU RI Ilham Saputra menyebut putusan pelanggaran terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggerus kepercayaan publik. Ia menekankan penyelenggara Pemilu harus bekerja mandiri dan profesional. 

"Ini agak berbahaya nanti, saya khawatir kemudian ada ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu dan tentu akan menyoal pada legitimasi penyelenggaraan Pemilu," kata Ilham.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Senin 5 Februari 2024. Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. 

Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut Hasyim sebagai teradu satu, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Sementara untuk enam komisioner KPU RI lainnya diberi peringatan keras. Keenam komisioner, yakni Idham Holik, August Mellasz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap.

KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah Putusan MK Nomor 90 yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023. 

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu 1," ucap Heddy.

Merespons putusan sidang DKPP, Hasyim Asy'ari tidak banyak memberikan komentar. Hasyim menyebut sudah menjalani sidang dengan DKPP sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menghormati setiap putusan. 

"Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan," kata Hasyim. 

Sebelumnya pencalonan Gibran yang disebut cacat etika sebenarnya pernah dikeluarkan oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Namun faktanya, putusan tidak memengaruhi apapun dan Gibran tetap melenggang ke arena Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.