Moeldoko Tepis Isu 15 Menteri Jokowi Mau Mundur

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menepis isu 15 menteri Kabinet Indonesia Maju mau mengundurkan diri. Moeldoko tuding isu tersebut sengaja diembuskan untuk mengganggu pemerintahan.

"Ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko, di Gedung Bina Graha Jakarta Pusat, Jumat, 19 Januari 2024.

Moeldoko mengeklaim para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih solid dan terus bekerja. Pemerintahan Jokowi juga masih memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan. 

"Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan," jelasnya. 

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menepis anggapan kontestasi politik telah membuat kondisi di Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif. Kendati, ada beberapa menteri yang maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai, Ini semuanya bergiat bekerja," ungkapnya.
 

Baca juga: Moeldoko Bantah Tudingan JK Soal Jokowi Tak Netral di Pilpres 2024

Beredar kabar ada 15 menteri yang berpotensi melepas jabatannya. Seperti Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Kabar ini pertama kali diembuskan oleh Faisal Basri. Ekonom senior itu menyebut akan ada lima menteri lainnya yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan bakal mundur. Lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga dikabarkan akan mundur. Menurut Faisal, mundurnya para menteri itu tak lain karena arah politik yang berseberangan dengan Jokowi dalam Pilpres 2024. 

Presiden Jokowi tampak terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu adanya intervensi politik yang dilakukan Jokowi terhadap tugas pokok dan fungsi mereka.