Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan Aset Bersama Akademisi UGM-Unair

Komisi III DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi untuk mematangkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Fokus utama pembahasan kali ini adalah optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, termasuk memperketat aturan bagi pihak ketiga yang menampung atau menguasai aset hasil kejahatan.

Dikutip dari Breaking News, Metro TV, Senin 5 Oktober 2026, RDPU tersebut melibatkan dua akademisi fakultas hukum, yakni Muhammad Fatahilah Akbar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga (Unair). Keduanya memberikan masukan terkait penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture, terutama ketika aset tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga.
 

Selain membahas pihak ketiga dan skema NCB, RDPU ini juga mendiskusikan substansi dan penamaan RUU itu sendiri. Para narasumber dan anggota dewan mengkaji apakah nama RUU Perampasan Aset sudah final, atau perlu diubah menjadi nama yang dinilai lebih esensial, seperti RUU Pemulihan Kekayaan Negara.

Proses penyerapan aspirasi ini akan terus berjalan. Komisi III DPR RI memastikan RDPU bersama berbagai pihak terkait akan terus digelar, bahkan selama masa reses, guna mematangkan draf RUU Perampasan Aset sebelum dibawa ke tahap finalisasi dan pengesahan di Rapat Paripurna.