Jakarta: Publik mendesak langkah-langkah konstitusional untuk ditempuh oleh MPR, DPR, dan DPD RI perihal polemik isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah kembali dari masa reses, lantas bagaimana Parlemen menjawab desakan ini? Dan apa mekanisme konstitusi yang bisa dilakukan oleh Parlemen?
Apa itu Hak Menyatakan Pendapat?
Dari sekian mekanisme konstitusional yang bisa dijalankan oleh MPR, DPR, dan DPD RI, kita akan mengulas terkait dengan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP. HMP merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Landasan hukumnya di pemerintahan tertuang dalam Pasal 20A UUD 1945 yang memberikan DPR tiga hak, di antaranya adalah hak interpelasi, hak angket, dan juga Hak Menyatakan Pendapat. Dan ketiganya ini memiliki fungsi yang sangat berbeda, maka kita penting untuk mempelajari lebih lanjut perbedaan daripada hak-hak ini.
Sederhananya, hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan dari pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis. Kalau hak angket itu digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Sementara itu, HMP merupakan instrumen bagi DPR untuk menyampaikan pendapat secara resmi terhadap persoalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Sehingga HMP bukan sekadar pernyataan saja atau lontaran kritik dari individual anggota DPR, tetapi merupakan hak kelembagaan yang memiliki prosedur tersendiri.
Landasan hukum
Berbicara soal landasan hukumnya, secara lebih detail ruang lingkup dari Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3.
Ada tiga kondisi yang memungkinkan DPR untuk menggunakan hak ini. Yang pertama adalah menyampaikan pendapat terhadap sebuah kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun dunia internasional. Kedua adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Ketiga yang juga paling krusial adalah terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Pertanyaan menariknya, pada poin isu ijazah ini, pada bagian apa ini dimasukkan? Artinya ruang lingkup HMP ini tidak hanya terbatas pada persoalan pemakzulan saja. Jadi DPR ini juga bisa menggunakan hak ini untuk menyikapi kebijakan pemerintah dan persoalan luar biasa lainnya. Nah, setelah mengetahui lebih detail, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan prosedur dari HMP?
Mekanisme pengajuan HMP
Meskipun merupakan hak konstitusional DPR, tetapi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat ini tidak dapat dilakukan secara spesifik oleh seorang anggota DPR saja. Karena berdasarkan Pasal 210 Undang-Undang MD3, pengajuan HMP ini harus diusulkan sekurang-kurangnya oleh 25 anggota DPR dan disertai dengan materi serta alasan sebagai dasar pengajuan.
Lebih lanjut, usulan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna dan di rapat paripurnanya itu menyetujui usulan tersebut. Lalu di rapat paripurna itu, setelah tindak lanjutnya, harus dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga anggota DPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota yang hadir. Maka kalau seperti ini, dibutuhkan partisipasi lintas fraksi.
Apabila disetujui, DPR kemudian membentuk Panitia Khusus atau Pansus yang terdiri atas seluruh unsur fraksi untuk membahas materi Hak Menyatakan Pendapatnya. Pansus memiliki waktu paling lama 60 hari sejak dibentuk untuk menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan laporan. Dengan mekanisme ini, penggunaan HMP membutuhkan dukungan kelembagaan, bukan sekadar menampung aspirasi saja, tetapi juga permufakatan politik dari total 8 partai politik yang saat ini berada di Parlemen.
Tentu kembali lagi untuk mengkorelasikan apakah ada urusannya antara Hak Menyatakan Pendapat untuk mempertanyakan kedudukan daripada surat keterangan pernyataan pendidikan isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap masa depan karier politik daripada Gibran Rakabuming Raka?
Apakah HMP bisa berujung pemakzulan?
Salah satu konsekuensi paling serius dari Hak Menyatakan Pendapat adalah tentunya kemungkinan berlanjutnya proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, dan dalam isu ini tentu kita kerucutkan kepada Wakil Presiden. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua penggunaan HMP itu dapat berujung kepada pemakzulan, karena proses tersebut hanya berlaku apabila HMP ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhnya persyaratan jabatan Presiden atau Wakil Presiden.
Mekanismenya diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam proses ini DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat lalu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa serta memutus dugaan pelanggaran tersebut. Nantinya, apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, prosesnya akhirnya berlanjut dan diteruskan ke MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan gabungan daripada DPR dan juga DPD RI nantinya untuk mengambil keputusan.
DPR tidak memiliki kewenangan tunggal untuk memperhentikan baik itu jabatan Presiden ataupun Wakil Presiden, karena ada mekanisme konstitusional yang melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, MK, dan juga MPR. Demikian tadi ulasan seputar salah satu mekanisme konstitusional yang bisa dilakukan oleh DPR RI perihal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Akankah Parlemen akan menggunakan haknya? Atau apakah Wakil Presiden akan menyikapinya dengan hal lain atau cara lain? Dalam kaitan politik, konstelasi politik dalam negeri kita ini sedang berpotensi untuk dihadapkan dengan dinamika baru, dan semoga ini adalah langkah korektif dari cara kita bernegara.
Sumber: Redaksi Metro TV
Streaming