Komisi X Minta Anggaran Sekolah Kedinasan Dikaji

Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk menghitung kembali alokasi anggaran sekolah kedinasan dan non kedinasan untuk tahun anggaran mendatang.

Hal itu merupakan salah satu poin kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai besaran anggaran yang dialokasikan ke sekolah kedinasan berbeda jauh atau jomplang dengan anggaran pendidikan non kedinasan yang dialokasikan dari Kemendikbudristek.
 

Baca juga: Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Direalokasi

Menangggapi itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yuliati memaparkan data alokasi anggaran untuk setiap mahasiswa perguruan tinggi kementerian, lembaga, PTKL atau sekolah kedinasan pada setiap tahunnya

Dalam data yang dipaparkan oleh Kemendikbudristek alokasi anggaran terbesar diterima Kementerian Perhubungan. Pembiayaan pemerintah per mahasiswa PTKL di Kementerian Perhubungan dapat mencapai Rp155 juta per tahun.

"Bisa kita lihat betapa besarnya anggaran per mahasiswa per tahun yang dialokasikan. Bahkan ada yang sampai Rp 67 juta per mahasiswa per tahun," kata Kiki.