Komisi II DPR RI masih mempertanyakan putusan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang menangkan Partai Raykat Adil Makmur (PRIMA) dalam sidang pelanggaran administrasi Pemilu.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan bahkan menuding putusan Bawaslu merupakan bagian konspirasi penundaan Pemilu 2024.
Tudingan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR fraksi PDIP Komarudin Watubun. Ia menyoroti putusan Bawaslu yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta Pemilu 2024 dihentikan.
Komarudin menuturkan, publik menganggap PN tidak berwenang mengadili masalah Pemilu. Oleh sebab itu ia heran mengapa Bawaslu secara tiba-tiba mendukung putusan PN Jakpus, padahal sebelumnya Bawaslu menolak.
