Mensos: Koreksi Data Desil Bisa Melalui WhatsApp

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut masyarakat bisa mengoreksi dan memperbaiki data desil melalui platform yang telah disediakan, seperti aplikasi WhatsApp. 

"Jadi kepada seluruh masyarakat, kami membuka partisipasi untuk bisa mengoreksi, untuk memperbaiki data-data ini dengan saluran-saluran yang sudah kita buat. Baik saluran-saluran yang diberikan lewat WA Center, Command Center, aplikasi Cek Bansos, maupun juga lewat pemerintah daerah, khususnya di desa-desa," ujar Saifullah, dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis, 3 September 2026. 

Saifullah juga menyebut selain menggunakan aplikasi WhatsApp, masyarakat juga menyampaikan koreksi data melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui pemerintah daerah hingga tingkat desa. 

Saifullah juga menyebut, bagi masyarakat yang telah melaporkan data terbaru, pemutakhiran data penerima bansos akan dilakukan secara berkala dengan frekuensi yang berbeda. Misalnya untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, pemutakhiran dilakukan setiap bulan.

Sementara itu, data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako diperbarui setiap tiga bulan. Saifullah mengatakan pemutakhiran data akan terus dilakukan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian data.

Sebelumnya, perubahan data desil ini sempat menimbulkan polemik di masyarakat karena ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara desil yang tercatat dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Melansir Badan Komunikasi Republik Indonesia, Rabu, 2 September 2026, hal tersebut terjadi karena sumber data sosial ekonomi yang tidak terintegrasi. Sebelumnya, pemerintah menggunakan sejumlah basis data seperti Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data tersebut dikumpulkan oleh lembaga pada waktu dan metode yang berbeda. Kondisi tersebut memungkinkan orang yang sama bisa memiliki status berbeda dalam data yang berbeda, bahkan terdapat masyarakat yang belum tercatat.

(Lutfia Azzahra)