Sebanyak 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI resmi menyerahkan berkas petisi pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan konstitusional Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Juru bicara pengusul dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyerahkan dokumen fisik petisi kepada pimpinan DPR yang diwakili Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Ruang Komisi VIII DPR.
Mardani mengatakan, pengajuan HMP tersebut merujuk pada Pasal 7A juncto Pasal 7B UUD 1945. Menurut dia, usulan itu didasarkan pada dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai wakil presiden.
"Kami anggota DPR RI Fraksi PKS mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A juncto Pasal 7B UUD 1945," ujar Mardani di hadapan pimpinan DPR, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 11 November 2026.
Selain merujuk pada ketentuan konstitusi mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, Mardani juga menyinggung aspek etika kepemimpinan nasional sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
"Indikasi perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa yang mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, serta menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai warga bangsa," tambah dia.
Dalam kesempatan tersebut, Mardani membacakan 28 nama anggota Fraksi PKS yang menandatangani usulan HMP. Mereka adalah Mardani Ali Sera, Muhammad Kholid, Rahmat Saleh, Riono, Hamid Noor Yasin, Nasir Djamil, Sukamta, Syahrul Aidi Maazat, Kurniasih Mufidayati, dan Netty Prasetiyani.
Nama lainnya ialah Ledia Hanifa Amaliah, Yanuar Arif Wibowo, Gamal Albinsaid, Johan Rosihan, Abdul Hadi, Junaidi Auly, Reni Astuti, Ahmad Ru'yat, Abdul Fikri Faqih, dan Gufron. Selain itu, terdapat Slamet, Rizal Bawazier, Adang Daradjatun, Ahmad Heryawan, Ateng Sutisna, Izzuddin Alqassam Kasuba, Muhammad Haris, dan Aus Sofyan Azis.
Penyerahan petisi tersebut menambah jumlah anggota DPR yang mendorong pengajuan HMP. Selanjutnya, dokumen akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi oleh pimpinan DPR dan dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dipertimbangkan untuk masuk agenda Rapat Paripurna DPR RI.
Streaming