Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyatakan pemerintah setuju terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.
Ia menyampaikan pendapat akhir Presiden Republik Indonesia mewakili pemerintah dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Izinkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Rini dalam tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 19 November 2026.
Rini menjelaskan RUU Perampasan Aset disusun untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana. Landasan penyusunannya mengacu pada amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Menurut pemerintah, pengaturan mengenai perampasan aset selama ini belum komprehensif karena tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan modus operandi tindak pidana.
Pemerintah juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam mekanisme perampasan aset yang berlaku. Salah satunya, pemulihan aset masih bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku atau
conviction-based forfeiture.
Selain itu, penelusuran aset dinilai belum optimal. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau
non-conviction-based forfeiture juga belum tersedia untuk menangani kondisi tertentu, seperti ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami sakit permanen.
"Serta belum adanya kelembagaan khusus yang terintegrasi untuk mengelola dan mengawasi aset hasil tindak pidana," papar Rini.
Rini memaparkan tujuh substansi utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Ketentuan tersebut mencakup ruang lingkup tindak pidana, jenis aset yang dapat dirampas, hingga mekanisme pengelolaan dan pengawasannya.
Ruang lingkup tindak pidana, meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Kemudian jenis aset tindak pidana yang dapat dikenai perampasan. Lalu, hukum acara perampasan aset, melalui mekanisme berdasarkan putusan pidana (
conviction-based forfeiture) maupun tanpa putusan pidana (
non-conviction-based forfeiture).
Selanjutnya pengelolaan dan pengawasan aset, yang dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden Republik Indonesia. Pengawasan berkala dan akuntabel terhadap pelaksanaan perampasan serta pengelolaan aset. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
"Kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat yang penuh dengan dedikasi dan bekerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerja sama sama dapat menyelesaikan RUU tersebut. Semoga segala upaya dan pemikiran yang kita sumbangkan dapat menjadi manfaat bagi bangsa dan negara," tutup Rini.