Menakar Janji Pemberantasan Korupsi Calon Presiden

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) sukses menggelar acara adu gagasan antikorupsi bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Gelaran acara debat bersama capres-cawapres ini  dilangsungkan di Gedung KPK Jakarta, Rabu malam, 17 Januari 2024.

Ketiga Pasangan calon presiden dan wakil presiden menghadiri acara PAKU Integritas KPK. Sesuai nomor urut, para paslon menyampaikan komitmen mereka terkait aksi pemberantasan korupsi.

Salah satu yang disorot dalam acara PAKU Integritas tersebut adalah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Peneliri ICW Agus Sunaryanto mengungkap bahwa seorang penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

"Persoalannya sekarang adalah kepatuhan terhadap LHKPN itu masih sangat rendah terutama di DPR, yang saya tahu itu berkali-kali DPR sangat telat, bahkan beberapa orang tidak melaporkan LHKPN," kata Agus dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis, 18 Januari 2024.

Agus menyatakan bahwa saat ini belum ada yang mengatur soal sanksi untuk pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN. Hal ini yang menjadi tantangan bagi KPK. 

"Menurut saya ke depan kalau capres-cawapres ini siapapun yang nanti jadi, itu bisa mendorong KPK membuat sebuah instrumen yang bisa menelaah secara otomatis potensi risiko dari kepemilikan harta yang sudah dilaporkan oleh para penyelenggara negara," ungkap Agus. 

Saat ini, Agus kerap menemukan banyak pejabat negara yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Namun, masih ada yang disembunyikan.

"Sebagai pintu masuk untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi menurut saya LHKPN sudah cukup, cuma memang harus ada penguatan-penguatan terhadap kepatuhan. Terutama bagi para penyelenggara negara. Kalau bisa itu di di diintegrasikan dengan pelaporan pajak, sehingga tidak tidak terlalu rumit," jelas Agus.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji mengembalikan muruah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan mengupayakan itu usai melihat titik nadir Lembaga Antirasuah dari sejumlah survei CSIS.

Menurut Anies, hasil survei CSIS menyebut KPK menjadi lembaga kedua dengan tingkat kepercayaan terendah dari masyarakat. Di bawah Lembaga Antirasuah ada DPR.

“Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya,” kata Anies di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024.

Anies menilai mengembalikan muruah KPK sangat penting. Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Sementara, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo Ganjar juga ingin adanya komitmen dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Pejabat wajib mengisi dokumen itu karena tidak sulit.

“Tentu saja instrumennya adalah lhkpn. bapak ibu, LHKPN bukan cerita yang sulit,” tutur Ganjar.

Di sisi lain, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengeluhkan pendapatan menteri dengan pekerja swasta. Prabowo menilai apresiasi harus mempertimbangkan beban kerja.

Prabowo mengatakan seharusnya kesejahteraan abdi negara ditingkatkan. Apalagi mereka yang memegang anggaran triliunan.

“Kita harus realistis. Kita perbaiki kualitas hidup dan tingkatkan gaji semua penyelenggara negara,” ujar Menteri Pertahanan itu.