Jakarta: Ikut sertanya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 menjadi salah satu alasan DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas Pori. Meskipun, Polri sudah berkomitmen untuk bersikap netral di agenda Pemilu Serentak 2024.
Pada 15 November 2023, Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Polri guna membahas pengamanan pemilu 2024. Kabaharkam Polri sebagai Kepala Operasi Mantap Brata 2024 Komjen Pol Fadil Imran hadir di agenda rapat kerja tersebut mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berhalangan hadir.
Pada rapat kerja tersebut, Kabaharkam Polri memaparkan hasil evaluasi Pemilu 2019 untuk strategi pengamanan Pemilu 2024. Ada tiga operasi pengamanan yang sedang atau akan berjalan hingga Oktober 2024.
Menurut Fadil, operasi yang dilaksanakan Polri meliputi operasi pengamanan tertutup intelijen hingga penanganan gangguan nyata seperti konflik, bencana alam, dan aksi terorisme.
Komjen Fadil memastikan tidak ada anggota polisi yang cawe-cawe ikut memasang baliho capres-cawapres tertentu. Kabaharkam juga menegaskan bahwa seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral di pemilu 2024 sesuai dengan instruksi dan perintah terbuka dari Kapolri,
"Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Itwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini, tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi," ujar Komjen Fadil.
Salah satu hasil rapat kerja Komisi III DPR denganKabaharkam Polri di antaranya usulan pembentukan Panja Netralitas Polri di Pemilu 2024. Panja dibentuk untuk menjaga komitmen personel Bhayangkara untuk tidak berpolitik praktis.
"Karena pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang menggoncang seluruh rakyat republik, enggak ada kegiatan lain kecuali pemilu nasional," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.
Sebelumnya, usulan pembentukan Panja Netralitas Polri disampaikan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan. Panja tersebut dinilai penting untuk menjaga komitmen anggota Polri tak berpolitik praktis.
"Kami mengusulkan saudara ketua, kita buat panja Pengawasan Netralitas Polri ya," kata Trimedya di Ruang Rapat Komisi III DPR.
