Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut kini pemerintah membentuk Desk Gabungan yang terdiri dari sejumlah kementerian lembaga (K/L) terkait, TNI, Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK). Desk Gabungan itu telah menindaklanjuti hasil capaian dari Desk Penanganan Judi Online (Judol) serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.
“Judol saat ini cukup meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat. Presiden Prabowo Subianto pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputara judol di Indonesia telah mencapai Rp900 triliun di Tahun 2024. Pemainnya kurang lebih ada 8,8 juta masyarakat dari kelas menengah ke bawah, 97 ribu anggota TNI-Polri, dan 1,9 juta pegawai swasta,” tutur Budi Gunawan dalam Breaking News, Metro TV, Kamis, 21 November 2024.
Budi menjelaskan ada 80 ribu pemain judol berusia di bawah 10 tahun. Ia menyebut angka ini diprediksi akan terus bertambah jika judol tidak diberantas.
“Menurut pakar keamanan siber,
judi online dapat mendatangkan hormon endorfin yang menyebabkan pemainnya merasakan perasaan senang ketika berhasil memenangkan judi. Padahal kemenangan itu sudah diatur oleh operator-operator agar deposit dana semakin besar. Ketika deposit dana semakin besar, dipastikan akan kalah dan kehilangan uangnya,” tutur Budi.
Budi mengatakan judol sudah seperti wabah yang menjangkit berbagai kalangan dari kalangan tua hingga anak-anak. Dari fakta dan kondisi darurat tersebut, pemerintaha terus melakukan upaya-upaya penindakan hukum berupa memotong dan memblokir situs-situs judi
online, penelusuran dan pemblokiran aliran dana, serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judol.
“Dari sisi teknis memang mudah, namun dari hasil evaluasi kita menunjukkan banyak operator yang melakukan domain switching. Artinya mereka dengan mudah mengganti domain yang telah diblokir. Sehingga kemudian pemblokiran akan lebih agresif,”
Dari hasil rapat desk pada hari ini, Budi menjelaskan ada tiga prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi
online.
- Desk gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyedia jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis.
- Desk gabungan juga akan terus melakukan penegakkan hukum dan penelusuran aliran keuangan judol. Akan diupayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uag untuk memudahkan penindakan.
- Desk gabungan akan memasifkan kampanye dan edukasi publik mengenai bahaya akibat judol. Bahwa slot atau judol adalah penipuan.
“Masyarakat selama ini ditipu oleh operator judi
online. Masyarakat diberi harapan bisa menang. Padahal program judi
online sudah diatur agar pemain pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya,” ucap Budi Gunawan.
Streaming