Krisis Keamanan Memburuk, DPRD Papua Tengah Sampaikan Aspirasi ke DPR RI

Pimpinan DPRD Provinsi Papua Tengah mendatangi Sekretariat DPR RI di Jakarta untuk menyerahkan dokumen aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan di Papua yang kian mengkhawatirkan. Langkah ini diambil karena surat yang sebelumnya dikirimkan kepada DPR RI belum mendapat respons.

Ketua DPRD Papua Tengah, Delius Tabuni, memimpin langsung penyerahan dokumen aspirasi yang dihimpun sejak Januari hingga Juli 2026 tersebut.

"Hari ini dokumen aspirasi yang kami terima dari bulan Januari sampai Juli kemarin, kami antar langsung ke Sekretariat DPR RI agar segera dijawab. Kami berharap Sekretariat menyampaikannya ke komisi terkait untuk ditanggapi," kata Delius, dikutip dari Metro Hari Ini, Metro TV, Senin 27 Juli 2026. 
 

Wakil Ketua I DPRD Papua Tengah, Diben Elaby, menjelaskan bahwa aspirasi ini merupakan hasil dari lima kali demonstrasi warga yang menuntut penyelesaian krisis keamanan. Ia menegaskan, penyelesaian persoalan keamanan adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

"Tuntutannya sama terkait dengan keamanan dan Kamtibmas. Kita di DPRD Provinsi tidak punya wewenang membicarakan itu, itu wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami berharap Komisi I dan III DPR RI segera membahas hal ini," ujar Diben.

Diben menambahkan, konflik berkepanjangan di Papua Tengah telah melumpuhkan aktivitas warga, menghambat pembangunan, mengganggu layanan pendidikan dan kesehatan, serta memicu lonjakan pengungsi. Melalui penyerahan aspirasi ini, pemerintah pusat diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kedamaian di Papua.