Menaker Yassierli Prihatin atas Kasus Korupsi yang Menjerat Noel

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan keprihatinan dan menyayangkan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Immanuel Ebennezer alias Noel. Dirinya pun menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

"Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi," katanya dalam konferensi pers, Kamis, 21 Agustus 2025. 

Bagi Yassierli dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), ini merupakan pukulan berat. Sejak dilantik 10 bulan lalu, ia mengaku sedang fokus melakukan pembenahan di berbagai aspek, terutama terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. 

"Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan," ungkapnya. 
 

Baca juga: Ini Penampakan Kendaraan Sitaan KPK dalam OTT Immanuel Ebenezer

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai zero tolerance terhadap perilaku koruptif, Yassierli mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta seluruh pejabat dan jajaran Kemnaker untuk menandatangani pakta integritas. Ia juga siap mencopot orang di kementeriannya jika terbukti melakukan tindakan korupsi. 

Selain itu, Yassierli juga menjelaskan hampir seribu Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) di Indonesia telah menandatangani komitmen untuk bebas dari praktik suap, pemerasan, dan gratifikasi. Sebagai langkah pencegahan, Kemnaker telah melakukan rotasi pegawai yang menjabat lebih dari empat tahun di posisi yang sama, memperbaiki proses layanan agar lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi sejumlah regulasi terkait pelayanan K3.

"Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama. Saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apa pun," pungkasnya.