Usai pembagian ribuan paket bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap pertama kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan menghentikan penyaluran bantuan sosial tersebut.
Presiden Jokowi menyampaikan Januari hingga Juni 2024 KPM akan diberikan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Namun mulai Juni 2024, Presiden akan melihat kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk melanjutkan atau menghentikan bantuan sosial tersebut.
"Kalau APBN cukup, (bansos) dilanjutkan. Tapi saya tidak janji," kata Jokowi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis 22 Februari 2024.
Menanggapi sinyal Presiden Joko Widodo yang akan menghentikan penyaluran bantuan sosial, Co-Captain Tim Nasional
Anies Baswedan-
Muhaimin Iskandar (Amin), Sudirman Said menyatakan sebaiknya presiden tidak mempermainkan perasaan warga. Terlebih saat ini warga tengah kesulitan karena tingginya harga bahan pokok terutama beras.
"Jangan terus-menerus mengaduk-aduk emosi warga ya. Ini orang lagi sulit cari beras," kata Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (
Amin), Sudirman Said, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.
Sudirman menekankan penyaluran bansos untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ucapan Jokowi yang mengarah pada penyetopan bansos di tengah kelangkaan beras dinilai tidak pantas.
"Apalagi kalau dikait-kaitkan karena sudah ada tanda-tanda kemenangan (
Prabowo Subianto-
Gibran Rakabuming Raka), janji yang disampaikan ditarik kembali," ujar dia.
Penyaluran bantuan sosial paket beras diberikan sebanyak 10 kg per bulan untuk 22 juta keluarga penerima bantuan pangan (PBP). 22 juta penerima bantuan pangan itu menggunakan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Bantuan sosial paket beras ini akan disalurkan hingga bulan Juni 2024.
Streaming