Komisi V DPR Mulai Bahas RUU Transportasi Online

21 May 2025 15:26

Komisi V DPR RI memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online, Rabu, 21 Mei 2025. Rapat digelar mulai pukul 13.00 WIB dengan mengundang perwakilan dari asosiasi ojek online.

"Hari ini, Rabu, 21 Mei 2025, Komisi V DPR RI mengadakan pertemuan terbesar sepanjang sejarah dengan hampir semua wakil asosiasi driver transportasi online yang ada saat ini. (Pertemuan) untuk mendengarkan, menyimak, dan menerima tuntutan aspirasi dan masukan dari permasalahan yang dihadapi teman-teman driver angkutan online," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. 

Lasarus menyampaikan rapat kali ini membahas RUU Transportasi Online dari sisi sistem ekosistem angkutan online, hubungan kerja, sistem pembayaran, dan keadilan struktural dalam ekonomi digital. Hal ini juga tidak hanya berkaitan dengan Komisi V DPR RI, namun akan berkaitan dengan komisi lainnya dan stakeholder dari pemerintahan. Salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Kami sudah mendapat perintah dari pimpinan DPR untuk segera memulai pembahasan undang-undang angkutan online. Undang-undang tentang angkutan online ini nanti bukan hanya di Komisi V. Kalau kami ini angkutannya," ujar Lasarus.

"Sistem yang dibangun untuk angkutan online itu di Kemendigi di Komisi I. Kemudian, hubungan kerja antara driver dengan aplikator ada di Komisi IX di Kementeri Ketenagakerjaan. Kemudian, sistem pembayarannya itu ada di Komisi XI hubungan dengan OJK. Jadi nanti ada juga Kementerian Hukum dan HAM," tambahnya. 
 

Baca juga: Mogok Ojol, Perputaran Uang Rp188 Miliar Hilang dalam Sehari

Ada tiga isu utama yang akan disampaikan dalam rapat, yaitu terkait potongan hubungan kerja, tuntutan undang-undang khusus yang mengatur angkutan online. Hal ini berkaitan dengan massa pengemudi ojek online dari berbagai asosiasi yang menyuarakan lima tuntutan dalam demonstrasi besar-besaran di Jakarta, yakni:
  1. Penurunan potongan aplikasi secara mutlak menjadi 10%.
  2. Kenaikan tarif pengantaran penumpang yang sesuai biaya operasional.
  3. Penerbitan regulasi khusus untuk layanan pengantaran makanan dan barang.
  4. Penetapan tarif bersih yang langsung diterima mitra pengemudi.
  5. Mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia.

Lasarus juga menyampaikan DPR RI akan bekerja cepat untuk menyiapkan naskah akademik yang akan dipaparkan di Baleg, lalu dibawa ke Paripurna dan Prolegnas. Namun mengingat ada sistem yang berbeda antara angkutan lalu lintas dan angkutan jalan dengan transportasi online, maka ditetapkan akan ada pembahasan terkait dengan UU Angkutan Online secara khusus. 

Sebagai gambaran, aksi demonstrasi besar ditandai sejak 3 Oktober 2017 dengan tuntutan terkait kenaikan tarif transportasi sistem insentif dan evaluasi sistem suspend. Kemudian, ada juga demo tanggal 23 April 2018 terkait penetapan tarif batas bawah, regulasi pemerintah yang adil, dan jaminan perlindungan hukum bagi mitra pengemudi.

Aksi besar berikutnya terjadi tanggal 15 Maret 2019 dengan tuntutan kenaikan tarif dan kejelasan hukum kemitraan ojol. Seterusnya ada aksi demonstrasi besar juga pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan tuntutan menolak pemotongan komisi hingga 20?n meminta perlindungan hukum lebih jelas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

Demonstrasi berikutnya terdata tanggal 4 Februari 2022 yang menolak adanya sistem insentif baru serta meminta transportasi dan meminta transportasi pembagian algoritma order. Kemudian pada 6 Juli 2022, aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan atas kebijakan tarif baru yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Ada juga terjadi aksi tanggal 7 Maret 2023 yang memprotes sistem poin serta pemotongan saldo tanpa kejelasan. Hal ini berlanjut lagi pada 10 Januari 2024 dengan tuntutan kenaikan tarif minimum dan penolakan sistem prioritas order yang dinilai tidak adil.

Aksi besar pada tanggal 20 Mei 2025 menurut prediksi peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) tidak disertai aksi offbit massal para mitra ojol hari itu. Maka, potensi nilai transaksi yang terdampak mencapai sekitar Rp187,95 miliar dari total Gross Transaction Value (GTV) sepanjang 2024 yang diperikirakan mencapai Rp135 triliun. 

Besarnya angka itu menggambarkan pentingnya peran para mitra ojol dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Khususnya di daerah urban Jakarta dan sekitarnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
Viral!, 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(Silvana Febriari)