18 November 2026 17:22
Jakarta: Sebanyak 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi yang sebelumnya terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kini kembali dipekerjakan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tersebut difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan Komisi VI DPR RI.
Pertemuan dengan perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan para pekerja tersebut berlangsung di ruang kerja Sufmi Dasco Ahmad sekitar pukul 10.00 WIB. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade, serta anggota Komisi VI Kawendra.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari status hubungan kerja para pekerja yang tidak jelas. Padahal, sebagian dari mereka telah bekerja selama kurang lebih delapan tahun.
Selain ketidakjelasan status kerja, para pekerja juga dilaporkan menerima upah di bawah upah minimum regional (UMR), tidak mendapatkan jaminan BPJS, serta menghadapi persoalan pembayaran upah lembur.
Anggia mengatakan, DPR kemudian memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan manajemen perusahaan untuk mencari jalan keluar. Proses diskusi dan negosiasi berlangsung selama hampir satu bulan.
"Kami memfasilitasi bertemu dengan manajemen, lalu kemudian mengurai. Lumayan hampir satu bulan kita diskusi dengan manajemen, dengan pekerja untuk mencari solusi," kata Anggia dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Rabu 18 November 2026.
Hasilnya, per 13 November 2026, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya terancam diberhentikan akhirnya kembali dipekerjakan dengan status PKWT. Mereka juga memperoleh upah sesuai UMR, jaminan BPJS, serta kejelasan status hubungan kerja.
"Tanggal 13 kemarin, 64 pekerja yang semestinya mau diberhentikan itu menjadi PKWT. Dengan gaji UMR, lalu kemudian BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas juga," ujar Anggia.
Anggia menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan antara pekerja dan manajemen. Ia berharap penyelesaian tersebut dapat memberikan kepastian kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja.