18 November 2026 16:14
DPR RI bersama pemerintah merampungkan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Rancangan regulasi tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk memperoleh persetujuan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, finalisasi RUU tersebut telah diselesaikan melalui pembahasan antara Komisi III DPR RI dan pemerintah. Seluruh fraksi juga telah menyampaikan persetujuan terhadap hasil pembahasan tingkat pertama dengan sejumlah catatan.
"Pada hari ini kami telah, antara DPR dalam hal ini komisi teknis Komisi III dan pihak pemerintah, menyelesaikan rapat pembicaraan tingkat pertama dalam memfinalkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Dasco dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco setelah penandatanganan naskah RUU dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI. Ia menyebut penyelesaian pembahasan regulasi tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.