Usai 87 Kali RDPU, Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

18 November 2026 16:14

DPR RI bersama pemerintah merampungkan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Rancangan regulasi tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk memperoleh persetujuan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, finalisasi RUU tersebut telah diselesaikan melalui pembahasan antara Komisi III DPR RI dan pemerintah. Seluruh fraksi juga telah menyampaikan persetujuan terhadap hasil pembahasan tingkat pertama dengan sejumlah catatan.

"Pada hari ini kami telah, antara DPR dalam hal ini komisi teknis Komisi III dan pihak pemerintah, menyelesaikan rapat pembicaraan tingkat pertama dalam memfinalkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Dasco dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco setelah penandatanganan naskah RUU dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI. Ia menyebut penyelesaian pembahasan regulasi tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
 


Menurut Dasco, Komisi III DPR RI telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat, organisasi, serta berbagai pihak terkait.

"Pembahasan yang sudah dilakukan sekian lama, dan kami mengikuti prosesnya di Komisi III DPR RI, ada 87 kali RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, dari organisasi, dan berbagai macam pihak," ujar Dasco.

Dasco menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai elemen yang turut mengawal proses penyusunan RUU Perampasan Aset hingga tahap finalisasi. Ia juga bersyukur pembahasan tingkat pertama dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah pada hari ini sudah diselesaikan finalisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik," ucap dia.

Dengan rampungnya pembahasan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset kini menunggu agenda Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pada tahap tersebut, DPR akan mengambil keputusan akhir terhadap rancangan regulasi sebelum resmi menjadi undang-undang.

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X