18 November 2026 16:05
Pemerintah menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Pendapat akhir pemerintah dibacakan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili Presiden dan Menteri Hukum dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI," ujar Edward dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.
Edward menjelaskan mekanisme perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction-based forfeiture menjadi salah satu instrumen penting bagi negara dalam menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Menurut dia, kejahatan tersebut dapat merusak tatanan perekonomian nasional sekaligus menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan efektivitas perampasan aset tidak hanya bergantung pada pembatasan jenis tindak pidana yang dapat dikenai ketentuan tersebut, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaannya.
Pemerintah berharap seluruh tahapan, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset, dapat berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum. Pengaturan tersebut juga diharapkan mampu mengatasi hambatan prosedural yang selama ini muncul dalam pendekatan penegakan hukum konvensional.