Pemerintah Dukung RUU Perampasan Aset, Ini 6 Poin Utamanya

18 November 2026 16:05

Pemerintah menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Pendapat akhir pemerintah dibacakan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili Presiden dan Menteri Hukum dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI," ujar Edward dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.

Edward menjelaskan mekanisme perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction-based forfeiture menjadi salah satu instrumen penting bagi negara dalam menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Menurut dia, kejahatan tersebut dapat merusak tatanan perekonomian nasional sekaligus menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menambahkan efektivitas perampasan aset tidak hanya bergantung pada pembatasan jenis tindak pidana yang dapat dikenai ketentuan tersebut, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaannya.

Pemerintah berharap seluruh tahapan, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset, dapat berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum. Pengaturan tersebut juga diharapkan mampu mengatasi hambatan prosedural yang selama ini muncul dalam pendekatan penegakan hukum konvensional.
 


Dalam pemaparannya, Edward menjelaskan terdapat enam pokok materi yang diatur dalam RUU Perampasan Aset setelah melalui pembahasan tingkat pertama.

Pertama, ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Cakupannya meliputi tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Kedua, pengaturan mengenai jenis aset hasil tindak pidana yang dapat dirampas oleh negara. Ketiga, mekanisme hukum acara perampasan aset melalui dua pendekatan, yakni berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) dan tanpa didasarkan pada putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).

Keempat, pengaturan pengelolaan aset dan pengawasan pelaksanaan perampasan aset melalui badan khusus yang dibentuk oleh Presiden. Kelima, penguatan pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset secara berkala serta akuntabel.

"Enam, sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan pendanaan penyelenggaraan perampasan aset," urai Edward.

Dengan persetujuan pemerintah dan DPR pada pembahasan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memperoleh keputusan akhir.

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X