DPR-Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

18 November 2026 15:51

Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Persetujuan diambil dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dan Penandatanganan Naskah RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah agar naskah RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

"Kami minta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?" tanya Dasco, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan seruan setuju dari seluruh peserta rapat. Dasco kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya. Setelah keputusan diambil, pimpinan DPR, Komisi III, dan perwakilan pemerintah melakukan penandatanganan naskah RUU Perampasan Aset.

Perwakilan pemerintah yang menandatangani dokumen tersebut terdiri atas Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
 


Sebelum pengambilan keputusan, delapan fraksi DPR RI telah menyampaikan pandangan mini fraksi. Seluruhnya, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat, menyatakan persetujuan dengan sejumlah catatan.

Kesepakatan tingkat pertama tersebut merupakan tindak lanjut dari persetujuan Panja Komisi III DPR RI terhadap laporan akhir Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Sebelumnya, kedua tim telah menyelesaikan penyisiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta perbaikan redaksional bersama para ahli dan perancang undang-undang atau legal drafter.

Dalam naskah final yang disepakati, terdapat penyederhanaan cakupan tindak pidana sekaligus penyesuaian nomenklatur menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Dengan rampungnya pembahasan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset selanjutnya menunggu agenda Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memperoleh persetujuan menjadi undang-undang.

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X