18 November 2026 15:51
Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Persetujuan diambil dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dan Penandatanganan Naskah RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah agar naskah RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
"Kami minta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?" tanya Dasco, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan seruan setuju dari seluruh peserta rapat. Dasco kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya. Setelah keputusan diambil, pimpinan DPR, Komisi III, dan perwakilan pemerintah melakukan penandatanganan naskah RUU Perampasan Aset.
Perwakilan pemerintah yang menandatangani dokumen tersebut terdiri atas Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).