Fraksi NasDem Setujui RUU Perampasan Aset, 'Pelototi' Keseimbangan HAM dan Pengawasan

18 November 2026 15:40

Fraksi Partai NasDem DPR RI menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

"Fraksi NasDem setelah mempelajari dan mengikuti jalannya pembahasan pembicaraan tingkat satu terhadap RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, menyatakan menerima dan menyetujui RUU untuk dibawa ke tahap pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang," ucap Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.

Dalam pandangan fraksi, NasDem menyampaikan tujuh catatan penting terhadap hasil pembahasan RUU Perampasan Aset. Pertama, Fraksi NasDem mengapresiasi Komisi III DPR RI yang telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembahasan. Pihak-pihak tersebut meliputi kementerian dan lembaga, praktisi, advokat, koalisi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga mahasiswa.

Pelibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting untuk memenuhi prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang.

Kedua, NasDem berharap RUU Perampasan Aset dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan. Regulasi tersebut diharapkan mengatur proses identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, hingga pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara maupun korban.

Ketiga dan keempat, NasDem menekankan perampasan aset harus berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan korban, bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara.

Karena itu, RUU tersebut perlu mengatur secara jelas perbedaan antara aset yang menjadi hak negara, hak korban, dan hak pihak ketiga yang diperoleh secara sah. Fraksi NasDem juga mendorong penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum serta kerja sama internasional dalam pelacakan aset.
 


Kelima, penerapan undang-undang ini harus menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Aspek perlindungan tersebut mencakup hak kepemilikan harta benda, kepastian hukum, asas praduga tidak bersalah, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. NasDem juga menekankan perlunya mekanisme pengajuan keberatan melalui proses hukum yang adil.

Keenam dan ketujuh, Fraksi NasDem mengapresiasi sekaligus mendukung pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas perampasan aset.

Rudianto menilai keberhasilan perampasan aset tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga pada kemampuan negara mengelola aset yang telah dirampas. Proses tersebut meliputi penyimpanan, pemeliharaan, penilaian, pelelangan, hingga pengembalian aset kepada pihak yang berhak.

Sementara itu, keberadaan badan pengawas dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan hukum acara perampasan aset dan pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan.

"Pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum untuk menekan pihak tertentu atau mengganggu kegiatan ekonomi usaha," tegas Rudianto.

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X