18 November 2026 15:23
Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan persetujuan terhadap hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui atas hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.
Martin mengatakan, penyesuaian dalam RUU tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Langkah tersebut juga ditujukan untuk menyelamatkan kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Fraksi Gerindra, penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian masyarakat perlu diikuti dengan upaya pemulihan aset secara optimal.
Atas dasar itu, RUU Perampasan Aset disusun dengan memperhatikan sejumlah asas, meliputi keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan.
Dalam pandangan fraksinya, Martin menyampaikan empat catatan utama terhadap substansi RUU tersebut. Pertama, Fraksi Gerindra menyetujui penegasan ruang lingkup pengaturan perampasan aset yang difokuskan pada tindak pidana korupsi dan sejumlah tindak pidana tertentu secara terbatas. Cakupan tersebut termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Kedua, Gerindra mendukung pengaturan mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana terhadap pelaku maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut mencakup tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Meski demikian, Martin menegaskan kedua mekanisme tersebut tetap harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengaturan itu juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.