18 November 2026 15:13
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Persetujuan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS M. Nasir Djamil saat membacakan pandangan akhir mini fraksi dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dan Penandatanganan Naskah RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati, serta pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI bersama perwakilan pemerintah.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Nasir dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.
Nasir menilai rampungnya pembahasan RUU Perampasan Aset pada tingkat pertama menjadi kabar baik bagi masyarakat yang telah menantikan regulasi tersebut selama sekitar 18 tahun.