DPR Sederhanakan Tindak Pidana RUU Perampasan Aset Jadi 6 Kelompok

18 November 2026 14:29

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memiliki beberapa poin penting yang perlu dicermati. Dalam rancangan terbaru, DPR menyederhanakan ruang lingkup tindak pidana selain korupsi menjadi enam kelompok. 

"Adanya pengurangan dari tindak pidana lainnya selain tindak pidana korupsi yang menjadi concern dalam RUU Perampasan Aset ini. Tadinya ada 13, melingkupi perpajakan, kebudayaan, perbankan, dan juga sektor-sektor ekonomi, tapi lebih disederhanakan ke enam sektor saja," ujar Jurnalis Metro TV, Andre Septian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Rabu, 18 November 2026. 

Andre menyebut keenam kelompok tersebut di antaranya ialah tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat.

"Yang pertama adalah sektor tindak pidana narkotika dan juga psikotropika, terorisme dan juga pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan juga bahan berbahaya, perdagangan orang, penipuan dan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas," kata Andre.
 

Sejumlah kejahatan seperti perjudian daring, penipuan investasi, penipuan kripto, hingga pelanggaran di sektor perbankan dan pasar modal juga termasuk ke dalam kelompok tindak pidana tersebut.

"Bahwa misalnya seperti perjudian daring, penipuan investasi, penipuan kripto, hingga pelanggaran sektor perbankan dan juga pasar modal atau insider trading, ini secara harfiah sudah masuk ke dalam poin nomor 6, sehingga ruang lingkup dari RUU Perampasan Aset ini lebih diperkecil jadi hanya enam poin tindak pidana selain tindak pidana korupsi," jelas Andre. 

Selain itu, Andre juga menyebut terdapat perubahan frasa dalam penyebutan RUU Perampasan Aset. Jika sebelumnya RUU ini disebut sebagai RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi. Maka, setelah penyederhanan poin, namanya berubah menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

"Memang ada sedikit perubahan frasa di dalam Rancangan Undang-Undang ini, di mana sebelumnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi, tapi ditambahkan lagi frasanya dengan ada tambah  dengan tindak pidana lainnya," tegas Andre.

(Lutfia Azzahra)

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X