Panja Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah terkait RUU Perampasan Aset

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Tangkapan layar.

Panja Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah terkait RUU Perampasan Aset

Siti Yona Hukmana • 18 November 2026 13:47

Jakarta: Komisi III DPR RI Kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana bersama unsur pemerintah. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyebut ada 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam menyusun regulasi tersebut.

"Dalam melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah (DIM) yang jumlahnya 397," kata Habiburokhman dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Habiburokhman memerinci DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus 44, dan DIM substansi baru sebanyak 18. Habiburokhman menyampaikan di sela-sela pembahasan, Panja terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli. 

Hal ini dinilai semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang partisipatif dan berkeadilan.

"Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya mengisir seluruh permasalahan," ujar Ketua Komisi III DPR itu.

Habiburokhman melanjutkan beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ialah judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan asset. Guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pelindungan hak-hak manusia.

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) Pembicaraan Tingkat I RUU Perampasan Aset bersama unsur pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Foto: Tangkapan layar.

Kemudian, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

"Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," lanjut Habiburokhman.

Kemudian, pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Selanjutnya, jaminan pelindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Lalu, tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," ungkap Habiburokhman.

(Siti Yona Hukmana)