Komisi III Gelar Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU Perampasan Aset

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dok. Tangkapan Layar YouTube TV Parlemen

Komisi III Gelar Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU Perampasan Aset

Achmad Zulfikar Fazli • 18 November 2026 13:30

Jakarta: Komisi III DPR bersama pemerintah menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain. Rapat pleno digelar setelah Komisi III dan panitia kerja (Panja) telah selesai membahas RUU tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi III DPR dengan perwakilan pemerintah pada 5 November 2026, kegiatan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Perampasan Aset dapat dilaksanakan pada tingkat Panja. Pembahasan secara mendalam dan intensif telah dilakukan Panja bersama pemerintah.

"Setelah selesai dilakukan pembahasan DIM pasal per pasal, maka selanjutnya Panja menyerahkan perumusan dan sinkronisasi kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi," ujar Dasco saat membuka rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Dasco menjelaskan timus dan timsin telah melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya kepada Panja pada hari ini. Sehingga, pembahasan RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Atas dasar keputusan pembahasan tingkat Panja dan Timus dan Timsin itu, siang ini dilaksanakan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," ujar Dasco.

Komisi III DPR RI saat rapat dengan pemerintah soal RUU tentang Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi



Sebelum keputusan pengambilan keputusan tingkat satu, Komisi III DPR dan pemerintah mendengarkan penyampaian laporan Panja RUU Perampasan Aset. Rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat ahli mini, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, dan pemerintah.

"(Ketiga) pengambilan keputusan tingkat satu, dan penandatanganan naskah rancangan undang-undang dan penjelasan," kata Dasco.

(Achmad Zulfikar Fazli)