Komisi III DPR RI saat rapat dengan pemerintah soal RUU tentang Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Komisi III DPR Finalisasi Pembahasan RUU Perampasan Aset
Siti Yona Hukmana • 18 November 2026 10:47
Jakarta: Komisi III DPR RI memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana setelah membahas dan mendiskusikan isi substansi RUU tersebut beberapa waktu terakhir. Tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) telah menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan sejumlah hasil pembahasan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.
"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI Soedeson Tandra di Kompleks Parlemen, Jakarta, dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 November 2026.
Baca Juga :
Waspada Banjir dan Tanah Longsor, DPR Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi Lintas Instansi
Soedeson mengatakan timus dan timsin juga telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam memperbaiki redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan.
"Timus dan timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya," ujar Soedeson.

Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan XIII saat rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Di samping itu, Soedeson menyampaikan RUU itu kini sudah disetujui nomenklaturnya berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sesuai hasil pembahasan.
"Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," kata Soedeson.
Berdasarkan agenda, Komisi III DPR RI akan menuntaskan tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset hari ini. Selanjutnya, bisa dibawa ke tingkat berikutnya yakni Rapat Paripurna DPR RI, guna disetujui menjadi undang-undang.