Pengacara Firli Bahuri Minta Kasus Kliennya Disetop

Jakarta: Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Ian Iskandar, meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan Ian dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, pada Rabu 28 November lalu.

Ian mengungkapkan bahwa permintaan penerbitan SP3 telah diajukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pimpinan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ia menilai perkembangan kasus ini tidak menunjukkan kemajuan meskipun penyidik telah beberapa kali memanggil Firli Bahuri.

Dirinya juga menyebut bahwa kliennya telah lima kali dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan. Padahal menurutnya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pemanggilan terhadap seorang paling banyak dilakukan dua kali.
 

Baca Juga: Firli Mangkir Pemeriksaan, Pengacara: Ada Pengajian

Selain itu, Ian menilai penyidikan ini terkesan dipaksakan agar ada kasus yang menjerat Firli tidak berlanjut. Serta tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Firli, lantaran tidak ada saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai saksi. 

"Menurut kami tidak dapat dibuktikan secara hukum sehingga menjadi hal yang wajib perkara terhadap Pak Firli dihentikan," ujar Ian Iskandar dikutip dari Headline News Metro TV pada Jumat, 29 November 2024.

Ian mengatakan hingga saat ini berkas perkara dari Polda Metro Jaya belum juga dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan. Hal ini menjadi bukti bahwa perkara tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.

"Jadi, isi surat kami itu itu kami minta kepada Kapolri supaya menghentikan perkara ini dengan mengeluarkan SP3," lanjutnya. 

Diketahui Firli Bahuri resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa pemerasan pada 22 November 2023. Ia diduga memeras mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, saat menangani kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, hingga kini, penyidik kepolisian belum berhasil menyelesaikan berkas perkara tersebut.

(Tamara Sanny)