DPR dan Kapolri Sepakat Dalami Dugaan Makar pada Kasus Penyadapan Prabowo

Komisi III DPR RI dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyepakati pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal wiretapping), akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Penyidikan diminta turut mendalami kemungkinan terpenuhinya unsur tindak pidana makar.

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama jajaran Markas Besar Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Kapolri menyampaikan penyidik masih mengumpulkan petunjuk dan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara, termasuk mendalami dugaan tindak pidana makar.

"Kami sangat memahami dan telah menyerap banyak masukan. Tugas ini memang cukup berat, tetapi kami terus mengumpulkan puzzle dari petunjuk-petunjuk serta alat bukti terkait tindak pidana makar," ujar Suyudi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Ia menjelaskan, pengusutan perkara membutuhkan penguatan analisis intelijen serta proses penyidikan yang menyeluruh. Kapolri memastikan penanganan kasus dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami yakin apa yang disampaikan dewan dapat kami buktikan. Kami mohon dukungannya. Polri akan melakukan tindakan tegas dengan tetap mengedepankan proses penyidikan yang profesional, prosedural, proporsional, dan etis," tegasnya.
 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membacakan dua poin kesimpulan rapat Masa Persidangan II Tahun 2026–2027. Poin pertama, Komisi III mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghilangan data elektronik. Komisi III juga meminta penanganan perkara tetap mengedepankan prinsip profesionalitas.

Poin kedua, Komisi III menilai rangkaian tindak pidana penyadapan ilegal yang dilakukan para tersangka telah memenuhi unsur makar. Atas dasar itu, Komisi III meminta penyidik Polri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka sekaligus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain di balik perkara tersebut.

"Terima kasih, disetujui ya?" ujar Habiburokhman saat meminta persetujuan peserta rapat.

Pertanyaan tersebut langsung disambut seruan persetujuan dari para peserta rapat. Habiburokhman kemudian mengetuk palu sebagai tanda berakhirnya rapat kerja.