Disinggung di Film 'Dirty Vote', Bey Machmudin Mengaku Netral

Mantan pejabat istana yang kemudian ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin buka suara soal pengerahan Pj kepala daerah untuk pemenangan Prabowo-Gibran. Bey mengaku netral dalam pemilu. 

Dalam film dokumenter 'Dirty Vote', pakar hukum tata negara Feri Amsari mengungkap penunjukan 20 pejabat gubernur dan 182 pejabat bupati/wali kota oleh Presiden Joko Widodo yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab proses penunjukan tidak dilakukan secara transparan, terbuka, dan akuntabel. 

Salah satu Pj kepala daerah itu adalah Bey Machmudin yang sebelumnya menjabat Deputi Sekretariat Presiden. Namun, Bey mengaku netral dalam pemilu dan tidak pernah menunjukkan keberpihakan saat kampanye. 

"Memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tetapi saya itu netral dan tidak pernah berpihak," kata Bey di Bandung, Senin 12 Februari 2024. 

Para kepala daerah yang ditunjuk Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian diduga dijadikan alat untuk mengerahkan dukungan bagi paslon Prabowo-Gibran dengan menyalahgunakan kekuasaan, termasuk penyaluran dana hibah, bansos dan program pemerintah. 

Sebelumnya pada akhir 2022 lalu, Koalisi Peta Kecurangan Pemilu juga merilis titik rawan potensi kecurangan pemilu dalam penempatan kepala daerah. Ada ratusan Pj kepala daerah di 38 provinsi yang ditunjuk dengan mengabaikan putusan MK sebab dilaksanakan tertutup, tidak transparan, dan mengabaikan suara dari daerah atau rekomendasi DPRD.