Cegah Karhutla Kembali Terulang, Pemerintah Akan Bentuk BPGMN

Jakarta: Pemerintah menyebut akan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai strategi untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi setiap tahun. 

Pembentukan BPGMN diungkapkan oleh Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Pangan Hanif Faisol Nurofiq usai menghadiri diskusi bertajuk '2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita' yang diselenggarakan oleh Metro TV, pada Kamis, 8 Oktober 2026. di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Hanif menyebut keberadaan BPGMN akan berada langsung di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto. Diharapkan dapat mendesain ulang hutan dan lahan di Indonesia agar memiliki ketahanan terhadap potensi kebakaran. 

Selain mengungkapkan peran BPGMN, Hanif juga menyoroti pentingnya penanganan karhutla secara terukur dan sistematis. Hanif berpendapat karhutla, khususnya yang terjadi di lahan gambut, harus ditangani berdasarkan kajian ilmiah. 

"Jadi kita benar-benar harus mulai sekarang merekayasa landscape untuk kemudian kembali mampu melakukan penahanan landscape-nya dari ancaman karhutla. Jadi, konteks ini yang harus kita bangun. Sebab dulu-dulu kita selalu mengedepankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)," ujar Hanif, dikutip dari tayangan Metro Siang Metro TV, Jumat, 9 Oktober 2026.

Hanif meminta kepada pemerintah agar ke depannya penanganan karhutla tidak lagi mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menurutnya, pemadaman karhutla dengan mengandalkan OMC tidak begitu cocok dengan letak geografis wilayah Indonesia.

"Sekarang ini menjadi pelajaran kita, ternyata OMC tidak menjawab sesuatu hal pada saat Indian Ocean Dipole kita positif, sehingga tidak ada uap air yang bisa kita modifikasi untuk cuaca," ujar Hanif. 

Sementara itu, Pemerintah terus memperkuat program Desa Mandiri Gambut dan Desa Peduli Api agar pencegahan karhutla dapat dilakukan dari unit terkecil di daerah. 

(Lutfia Azzahra)