Ada bocoran yang mengatakan bahwa MK akan gunakan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni, menyebut jika hal itu terjadi maka soliditas internal partai akan lemah dan bisa menimbulkan konflik.
"Sistem tertutup bisa saja melemahkan soliditas internal partai bahkan memicu konflik yang merugikan parpol," ucap Titi Anggraeni dalam program Metro Hari Ini Metro TV, Senin (29/5/2023).
Titi mengatakan caleg telah membangun interaksi dengan banyak pihak termasuk pemilih. Sehingga, jika sistemnya berubah secara tiba-tiba, akan terjadi gejolak di internal partai, bahkan risiko terburuknya adalah mundurnya para caleg dari pemilu 2024.
"Ada ketidakadilan yang akan dirasakan oleh caleg. Pasalnya, proses rekrutmen caleg dilakukan dengan pendekatan sistem proporsional terbuka," jelasnya.
Menurut Titi tidak ada negara besar yang mengubah sistem pemilu di tengah proses yang sudah berjalan, terlebih sudah memasuki masa krusial. Satu-satunya alasan mengubah sistem ialah keinginan kuat untuk memenangkan suara demi memperpanjang kekuasaan.
"Kewenangan itu (mengubah sistem) mestinya tidak diambil oleh MK, biarkan legislatif mengatur," ungkap Titi.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengatakan ada informasi sistem pemilu akan menggunakan sistem tertutup. Denny Indrayana sempat memposting unggahan di sosial medianya soal sistem pemilu. Dalam unggahannya, mantan Wamenkumham itu mengatakan bahwa MK akan menggunakan sistem proporsional tertutup para Pemilu 2024.
Denny tidak menampik bahwa sistem pemilu merupakan pilihan yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, jika benar MK akan menggunakan sistem pemilu tertutup, maka akan menimbulkan permasalahan.
