Warga Jombang Keberatan Tarif PBB-P2 Naik Drastis

Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ternyata tidak hanya dirasakan warga Pati. Ada daerah-daerah lain yang juga menaikkan tarif pajak PBB-P2, seperti di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Pil pahit harus dirasakan warga Jombang karena kenaikan PBB mencapai 1000%. Akibatnya, warga mengaku keberatan dan nekat tak mau membayar.

Salah satunya Anis Purwaningsih, warga Desa Sengon, Kecamatan Jomba. Sejak mendapatkan surat tagihan pajak dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Anis mengaku syok dan bingung. Pasalnya, tagihan pajak yang biasanya hanya Rp400 ribu per tahun, tiba-tiba sejak 2024 naik drastis menjadi Rp3,5 juta. 

"Saya tidak tahu (kenapa naik). Enggak dijelaskan soalnya waktu saya ke sana," kata Anis, dikutip dari tayangan Newsline, Metro TV, Kamis, 14 Agustus 2025. 

Kenaikan ini dianggap tak masuk akal hingga Anis tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga saat ini, ia bahkan belum membayarnya lantaran penghasilannya tidak cukup.

"Harapan saya bisa kembali lagi seperti semula pajaknya," ungkap Anis.
 

Baca juga: Warga Banyuwangi Tolak Kenaikan Tarif PBB 200% Tahun Depan

Atas keluhan warga ini, Bupati Jombang mengaku tidak menaikkan tarif pajak hingga mencapai 1000%. Bupati menyebut hanya melanjutkan aturan 2023 yang sudah ditetapkan pemerintahan terdahulu melalui peraturan daerah. 

Dari data Bapenda, sekitar kurang lebih 700 ribu surat pajak terhutang, separuhnya mengalami lonjakan tajam dan sisanya mengalami penurunan. Sementara dari para wajib pajak yang ada, sudah 5.000-an orang yang mengajukan keberatan. 

Bupati Jombang mengaku tak bisa menghapus pajak karena itu akan melawan aturan. Meski begitu, ia mengaku terbuka jika ada yang mengajukan keberatan dan permohonan keringanan.

"Yang jelas kalau pajak tidak boleh dihapus, mohon pengurangan. Nanti kan ada operasional yang mendampingi terkait semua. Semua ada aturannya, semua ada regulasinya," ujar Bupati Jombang Warsubi.