Pedagang Belum Pahami Kebijakan Pemerintah Hapus Beras Premium dan Medium

Makassar: Maraknya kasus beras oplosan membuat pemerintah segera mengambil tindakan nyata. Pemerintah berencana akan menghapus klasifikasi beras premium dan medium, sehingga nantinya hanya akan tersisa jenis beras umum dan khusus.

Ternyata, para pedagang beras masih belum terlalu memahami rencana tersebut. Mereka mengaku belum menerima sosialisasi dari pemerintah.

Ida Susanti, salah satu pedagang beras di Pasar Maricaya, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), misalnya. Ida mengaku belum mengetahui kebijakan klasifikasi beras oleh pemerintah, bahkan dirinya masih menjual beras premium dan medium.

Setelah dijelaskan oleh awak media, Ida tidak mempermasalahkan kebijakan baru tersebut. Baginya, apapun jenisnya disesuaikan dengan daya beli konsumen.

"Kalau kami ini, penjual, setuju-setuju saja. Terserah konsumen memilihnya yang mana dan kemampuannya untuk membeli yang mana," ungkap Ida, dikutip dari Metro Siang Metro TV, Jumat, 1 Agustus 2025.
 

Baca: Dirut PT Food Station Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan

Akibat kasus beras oplos yang marak di berbagai tempat, Ida juga merasakan imbasnya. Terutama dalam perubahan harga pada jenis beras yang dijualnya. 

Adanya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh pemerintah dapat menjadi alternatif dalam kasus lonjakan harga beras. Saat ini keberadaan beras SPHP dapat ditemukan secara mudah tanpa harus mengantre panjang lagi. 

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk meniadakan kualitas beras baik premium maupun medium yang akan dijual di pasaran. Hal ini dilakukan sebagai buntut dari persoalan beras oplosan yang terjadi beberapa waktu belakangan.

"Melihat pengalaman itu (beras oplosan), maka beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, tidak lagi premium dan medium, ada satu lagi namanya beras khusus," ucap Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di acara 'Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan' yang digelar di Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025.

Oleh karena itu, Zulhas menyampaikan bahwa nantinya hanya ada satu standar, terlepas dari standar medium atau premium yang berlaku saat ini.



(Alfiah Ziha Rahmatul Laili)