Panja Komisi I DPR Selesaikan 40% DIM Revisi UU TNI

Jakarta: Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) TNI terus dikebut. Dari total 92 Daftar Inventaris Masalah (DIM), Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR telah menyelesaikan 40 persen selama pembahasan dua hari ini.

"Semalam kami baru bisa menyelesaikan sekitar 40 persen dari jumlah DIM. Saya tidak hafal persis. Kira-kira seperti itu," ujar Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, dalam program Headline News Metro TV, Sabtu, 15 Maret 2025.

Ada beberapa hal yang menjadi masukan dari pihak terkait. Terutama berkaitan dengan tiga komponen yang menjadi perhatian publik, yakni kedudukan TNI, perpanjangan masa usia pensiun prajurit, hingga perluasan penempatan anggota aktif di 15 kementerian dan lembaga.

TB Hasanuddin membantah jika pembahasan revisi UU TNI dilakukan terburu-buru. Sejauh ini pihaknya masih membahasnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 

Baca: Pembahasan Revisi UU TNI di Hotel Mewah Dikritik, Pengamat: Sarat Transaksional

"Prosedurnya tidak boleh dilewatkan dan pentahapannya diikuti. Ada diskusi intens. Tidak asal ketok. Ini berlangsung sangat signifikan, sangat bagus menurut saya," kata politikus PDIP itu.

Seperti diketahui, Komisi I DPR bersama pemerintah melaksanakan rapat Panja Revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Kegiatan tercatat digelar pada 14-16 Maret 2025.

Rapat pada 14 Maret tercatat mulai pukul 13.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Kemudian, pada 15 Maret dimulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB. Sedangkan, pada 16 Maret agenda tercatat hanya check out.

Sementara itu, Ketua Panja Revisi UU TNI Utut Adianto mengatakan rapat panja bakal membahas teknis soal perubahan beleid tersebut. Termasuk soal muatan usia pensiun hingga penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil.

"Jadi kalau bicara detil teknis harus di panja, kalau di sini kan tadi prinsip besarnya Panglima TNI menjamin supremasi sipil tetap harus dilakukan dalam negara demokrasi," ujar Utut.