Chatib Basri Jelaskan Perbedaan Pelemahan Rupiah Saat Ini dengan Krisis 1998

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri, memaparkan pandangannya terkait fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Dalam gelaran Grab Business Forum 2026, ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi saat ini berada dalam posisi yang jauh lebih siap dibandingkan saat ancaman krisis hebat 1998 silam.

Menurut Chatib, perbedaan mendasar terletak pada kesiapan pelaku usaha dan nilai tukar kini lebih siap menghadapi gejolak eksternal. Pada krisis 1998, Indonesia belum terbiasa dengan sistem nilai tukar mengambang bebas (flexible exchange rate). Akibatnya, saat Rupiah anjlok, banyak perusahaan mengalami gagal bayar utang Dolar karena pendapatan mereka masih dalam bentuk Rupiah, yang memicu lonjakan angka kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) secara tajam.

Berbeda dengan masa lalu, Chatib menilai kelompok masyarakat menengah atas serta korporasi besar saat ini jauh lebih antisipatif terhadap risiko depresiasi Rupiah. Mereka umumnya telah melakukan langkah lindung nilai (hedging) serta mengamankan aset dalam bentuk mata uang asing sejak jauh hari.

"Sekarang yang terjadi adalah different foreign exchange regime yang memungkinkan orang melakukan adjustment, sehingga saya enggak terlalu khawatir sebetulnya di kelompok menengah atas," ujar Chatib Basri yang dikutip Metro Siang, Rabu 10 Juni 2026.
 

Baca juga: Ekonomi Bergerak Dinamis, Pelaku Bisnis Perlu Terapkan Strategi Ini

Oleh karena itu ancaman nyata dari pelemahan Rupiah saat ini bukanlah kebangkrutan korporasi besar, melainkan kelompok masyarakat kelas menengah bawah. Kelompok ini menjadi yang paling rentan terdampak langsung oleh kenaikan harga barang, lantaran daya beli mereka yang semakin terjepit.

Ia mencontohkan potensi kenaikan harga komoditas impor seperti tepung terigu yang dapat merembet ke berbagai produk pangan lainnya. Jika daya beli masyarakat kelas bawah terus terjepit akibat inflasi harga barang, hal ini akan menjadi persoalan serius.

"Jadi sebetulnya yang perlu dijaga itu adalah bagaimana memberikan social protection kepada lower middle income group untuk address isu ini," pungkasnya.