Pemerintah pusat secara resmi memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, negara mengalokasikan dana sebesar Rp100,1 triliun untuk tiga tahun ke depan, dengan pemulihan sektor pendidikan sebagai salah satu fokus utama.
Kepastian ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Satgas. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran gubernur, bupati, wali kota dari wilayah terdampak, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti bersama perwakilan kementerian/lembaga.
"Masa tanggap darurat dan transisi sudah selesai, sekarang masuk ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani oleh Satgas. Pelaksanaannya berpedoman pada rencana induk yang disusun oleh Bappenas," ucap Tito dikutip dari Primetime News, Metro TV, Jumat 25 September 2026.
Guna mempercepat proses pemulihan di lapangan, pemerintah pusat telah menyalurkan Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk tingkat provinsi dan Rp4 miliar untuk masing-masing kabupaten/kota. Terdapat pula dukungan tambahan melalui Transfer Keuangan Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun, serta persetujuan alokasi Rp38,5 triliun untuk 25 kementerian dan lembaga yang terlibat.
Di sektor
pendidikan, Mendikdasmen Abdul Mu'ti memaparkan lima program strategis guna memastikan proses belajar mengajar siswa terdampak kembali normal. Prioritas utamanya adalah pemulihan infrastruktur. Tercatat, ada 4.932 sekolah yang harus direhabilitasi maupun direlokasi.
"Ada lima program yang kami selenggarakan. Pertama, pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak ringan, rusak berat, maupun yang harus dibangun total. Kedua adalah program pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran," jelas Mu'ti.
Selain pembangunan fisik, program kementerian juga mencakup pemberian pelatihan dukungan psikososial bagi para guru, serta memastikan kesiapan teknis pelaksanaan asesmen akademik bagi murid kelas 12 pada bulan Oktober mendatang. Meski diwarnai tantangan relokasi puluhan sekolah dan ancaman bencana susulan, pemerintah optimistis perbaikan layanan dasar dan fasilitas umum di ketiga provinsi ini dapat segera tuntas.