Menteri PKP dan Kepala BPS Tinjau Kelayakan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan peninjauan langsung terhadap penerima bantuan bedah rumah di Kota Jakarta. Lewat program ini, pemerintah akan memberikan bantuan renovasi sebanyak Rp20 juta untuk setiap rumah penerima.

BPS mencatat setidaknya jumlah rumah tidak layak huni di provinsi DKI Jakarta mencapai 821.840 unit, paling banyak terdapat di wilayah Jakarta Barat.

"Kalau dari segi jumlah itu, di DKI Jakarta yang paling banyak jumlah rumah tidak layak huninya adalah Kota Jakarta Barat, yaitu sekitar 156.000 rumah dari total 821.840 rumah di DKI Jakarta," ujar Amalia, dikutip dari tayangan Metro Siang Metro TV, Senin, 12 Oktober 2026.

Di samping itu, Maruarar menyebut program bedah rumah akan dilaksanakan terlebih dahulu di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 12 rumah akan direnovasi melalui program ini.

Maruarar menjelaskan penentuan penerima bantuan program bedah rumah tidak hanya melihat kondisi rumah, tetapi juga mempertimbangkan data tingkat kesejahteraan warga (desil). Sementara untuk kondisi rumah, akan dinilai dari atap, lantai, dinding, sanitasi, ketersediaan toilet, hingga luas bangunan.

"Ini di rumah ini, kita menyaksikan rumah ini sangat layak mendapat bantuan untuk direnovasi, di sini Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Ini rumahnya tidak terlalu jauh dari pusat kota ya, tapi sangat ironis masih ada, maih banyak rumah tidak layak huni dengan penghuni rumahnya hanya memperoleh penghasilan seperti Rp1 juta, dengan orang di rumahnya," ujar Maruarar. 

Maruarar menegaskan program bedah rumah secara nasional akan menargetkan perbaikan sebanyak 400.000 rumah sepanjang 2026 dengan anggaran sekitar Rp8,3 triliun. 

(Lutfia Azzahra)