Pakar Hukum: MK Tidak Konsisten Menangani Uji Materi Sistem Pemilu

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak konsisten jika menangani uji materi sistem pemilu. Feri mengatakan hakim MK dapat melanggar etik jika nantinya memutus materi uji sistem pemilu.
 
“Kalau MK kemudian memberikan tafsir mengubah putusannya yang lama, MK tidak konsisten. Karena, dalam berbagai putusan MK terdahulu kalau ada perintah kebijakan hukum terbuka, MK selalu menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah,” kata Feri.
 
Feri menjelaskan kalau MK memberikan tafsir yang berbeda, tentu MK tidak konsisten dalam dunia kekuasaan hakim dan putusan peradilan. Jika hakimnya tidak konsisten, dipastikan hakim suka berpindah-pindah cara pandah hukum, artinya ada pelanggaran etik
 
Berpindah-pindah cara pandang hukum adalah pelanggaran etik karena hakim dianggap sering menggunakan cara-cara yang berbeda untuk memenangkan kepentingan-kepentingan tertentu.