Pimpinan DPR Terima Aspirasi Warga Pati, Bahas Kamtibmas hingga RUU Perampasan Aset

Pimpinan DPR menerima sejumlah organisasi masyarakat dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut membahas terkait isu sektor pertanian dan nelayan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga membahas percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Pada sesi yang siang hari ini kami menyuarakan yang pertama kaitan dengan segera adanya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Tadi sudah saya sampaikan di ruang kantor DPR RI, segera karena ini bagian dari permasalahan yang sangat krusial dan mendesak. Itu yang pertama, terus yang kedua berkaitan dengan APH.” kata Pengurus Pusat LBH Pemuda Ansor, Lukman Hakim, dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Senin, 24 Agustus 2026.

Pertemuan di pimpinan DPR RI dengan sejumlah ormas dimulai pukul 10.30 WIB di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pimpinan DPR yang hadir antara lain Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade juga menghadiri pertemuan tersebut. Masing-masing ormas menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di Pati belakangan ini.
 

Cucun mengatakan telah mendengar sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Pati, termasuk mengenai percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Mereka lebih ke kepentingan tadi mengembalikan yang di awal itu, mengembalikan tentang Pati ya, tidak berbicara isu nggak ke mana-mana. Kalau justru isu yang lebih didorong, mereka-mereka perjuangkan tadi di sini adalah tentang bagaimana nasib masyarakat Pati yang selama ini justru katanya, kata mereka, lebih muncul keluarnya itu narasi negatifnya.” ucap Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Gedung DPR. Demo tersebut menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset hingga dorongan perbaikan berbagai program pemerintah.