Jakarta: Program Makan Gizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang digagas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sejak usia dini. Program ini menyasar jutaan pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting. Namun dalam perjalanan implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan.
Pergantian pimpinan
Kini setelah adanya pergantian kepemimpinan di
Badan Gizi Nasional atau BGN, pemerintah mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program. Kepala BGN yang baru itu Sudaryono menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tapi juga dari kualitas pelayanan, efektivitas pelaksanaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Usai dilantik sebagai Kepala BGN, Sudaryono menggantikan Naniek S Deyang di kepemimpinan sebelumnya, melakukan evaluasi terhadap program MBG di berbagai daerah. Evalusi dilakukan karena pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tahapan program benar-benar berjalan sesuai dengan standar. Tidak hanya soal jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga kualitas bahan pangan, kebersihan, proses pengolahan, ketepatan distribusi hingga keamanan makanan yang diterima oleh masyarakat.
Langkah awal pembenahan
Menurut Sudaryono, program MBG membutuhkan tata kelola yang disiplin dan juga terukur. Sebab program ini melibatkan anggaran negara dalam jumlah yang besar dan juga ribuan penyedia makanan serta jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Fokus dalam BGN ini adalah terkait dengan pembenahan dan tata kelola juga pengawasan program.
Dalam proses evaluasi tersebut, BGN menetapkan sejumlah prioritas pembenahan. Dan langkah awal pembenahan itu yang pertama adalah evaluasi menyuruh baik di
SPPG, di BGN hingga makanan itu sendiri. Kedua adalah memperbaiki dan juga terkait dengan pengawasan distribusi masakanan diperketat agar dapat diterima dalam kondisi yang layak, aman dan juga tepat waktu.
Ketiga adalah penegakan disiplin, yaitu agar dapat meningkatkan standar keamanan pangan melalui prosedur yang lebih ketat. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan hingga penyuruh makanan kepada penerima manfaat.
Dan yang terakhir adalah terkait dengan tata kelola yang diarahkan lebih transparan dan akutabel yang dapat diperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, serta seluruh mitra pelaksanaan juga akan diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun hambatan di lapangan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG.
833 dapur dievaluasi
Sudaryono kemarin melakukan evaluasi terhadap operasional 833 Satuan Pelayanan Penuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang melakukan pelanggaran. Di wilayah 1 ada 98 dapur, kemudian di wilayah 2 ada 311 dapur, dan 424 dapur di wilayah 3 yang meliputi ada Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Bahkan ada 261 pegawai yang telah diberhentikan.
Larangan menggunakan barang subsidi
Dalam rangka mewujudkan tata kelola BGN dan Program MBG yang lebih akutabel, efisien dan juga tepat sasaran, BGN di bawah kepemimpinan yang baru menerapkan aturan baru terkait penggunaan anggaran dan juga sumber daya. Salah satu arah kebijakan utamanya adalah larangan penggunaan barang bersubsidi di dapur MBG.
Selanjutnya, dalam rangka memperkuat tata kelola BGN memastikan program MBG berjalan sesuai dengan aturan, BGN melakukan langkah-langkah terkait dengan penertiban di internalnya terlebih dahulu. Penertiban ini memiliki empat fokus.
Fokus yang pertama adalah penegakan disiplin pegawai. Ini memastikan seluruh aparatur MBG bekerja sesuai dengan SOP, kode etik dan memiliki integritas yang tinggi dalam melayani program MBG. Selanjutnya evaluasi tenaga pelaksana, dengan melakukan penilaian kinerja secara berkala terhadap seluruh tenaga pelaksana di lapangan. Dari SPPG hingga Dapur MBG, untuk memastikan kompetensi dan dedikasi.
Yang ketiga terkaitan dengan penguatan sistem pengawasan. Ini membangun sistem pengawasan berlapis baik dari internal maupun eksternal agar setiap proses distribusi dan penyaluran MBG dapat dipantau secara transparan dan juga real time. Terakhir adalah pencegahan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Ini menutup celah terjadinya penyimpangan ataupun kebocoran anggaran maupun praktik yang tidak sesuai.
Tujuan pembenahan
Seiring dengan diterapnya tata kelola baru di BGN dilakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap program MBG: Pembenahan ini memiliki 4 tujuan utama. Tujuan pertama adalah menjamin keamanan dan kualitas makanan. Setiap menu MBG yang sampai ke anak-anak dan juga ibu hamil harus menunjukkan standar gizi, higienis dan juga aman untuk dikonsumsi.
Kedua adalah memastikan penggunaan anggaran lebih akutabel. Artinya setiap rupiah anggaran negara yang digunakan untuk MBG harus dipertanggungjawabkan dengan sistem yang lebih transparan dan digital.
Tang ketiga adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan MBG. Program harus berjalan efisien, cepat dan sesuai dengan target. Dengan evaluasi dan perbaikan sistem distribusi MBG diharapkan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat dengan hasil yang lebih optimal.
Terakhir adalah menjaga keberlanjutan program MBG. MBG bukan hanya program jangka pendek. Pembenahan dilakukan agar program ini bisa berjalan secara berkelanjutan mandiri dan menjadi investasi jangka panjang untuk SDM di Indonesia.
Dan yang terakhir, pergantian kepemimpinan di BGN menjadi momentum untuk memperkuat fondasi program MBG. Berbagai langkah pembenahan yang dilakukan dari evaluasi menyeluruh, peningkatan standar keamanan pangan, penguatan sistem kawasan hingga perbaikan tata kelola menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk memastikan program strategis nasional ini dapat berjalan lebih efektif dan juga tepat sasaran.
Sumber: Redaksi Metro TV
Streaming