'Kampanye Colongan' Lewat Seremoni Bansos

Seremoni pembagian bansos semakin sering dilakukan Presiden dan menteri dari partai pendukung Prabowo-Gibran menjelang pemilihan umum. Tindakan semacam itu terbukti menjadi arena kampanye colongan, tanpa mempedulikan kritik dari masyarakat.

Seperti kala Presiden Joko Widodo membagikan sendiri bantuan sosial (bansos) kepada 1.000 warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 30 Januari. Saat membagikan bansos beras, Presiden Jokowi menyebutnya sebagai program pangan cadangan dalam bentuk paket 10 kg beras per warga penerima bansos.

"Ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, Maret setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?" ujar Presiden Jokowi, Selasa, 30 Januari 2024.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pangan berupa beras 10 kilogram tersebut bisa dilanjutkan setelah Juni. Terutama, jika anggaran negara mencukupi.

"Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi," kata Jokowi.

Pekan lalu Presiden Joko Widodo juga secara langsung membagikan bansos di Kota Salatiga, Jawa Tengah. 

Pengamat politik melihat ada korelasi antara pembagian bansos dengan upaya Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap dirinya. 

"Nah di saat itu maka ya ketika Pak Jokowi mendukung Prabowo-Gibran efeknya akan menular dan berdampak positif kepada Prabowo-Gibran," jelas pengamat politik, Ujang Komarudin.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritik bansos yang diberikan mengikuti kalender politik. Padahal seharusnya bansos diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat.

"Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan di situ diberi bansos, ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi karena yang memberi itu negara," kata Anies, Tegal, Selasa, 30 Januari 2024. 

Sementara itu Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyebut telah terjadi penyalahgunaan politik yang sangat serius dari distribusi bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini dikhawatirkan akan mencidererai rakyat.

Hasto juga menyinggung tidak dilibatkannya Menteri Sosial Trir Rismaharini dalam pembagian bansos. sebagaimana diketahui Risma merupakan kader PDI Perjuangan.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius. Justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," ungkap Hasto.

Jauh-jauh hari Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah mengecam seremoni pemberian bansos karena rawan disalahgunakan sebagai ajang kampanye.

"Kami tegaskan bansos merupakan amanat konstitusi. Seharusnya bansos diserahkan langsung tanpa seremonial yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik," kata Ketua Umum THN Amin Ari Yusuf Amir di Rumah Perubahan Amin, Jalan Diponegoro Nomor 10, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.

Tapi kampanye colongan melalui seremoni pembagian bansos terus dilakukan. Di sisi lain, masyarakat yang mulai melek politik semakin sadar bahwa ada yang salah dengan praktik penyelenggaraan negara yang saat ini berlangsung. Dan rakyat akan menggunakan caranya sendiri untuk menghukum kekuasaan yang kopeh.