Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Endang Agustina mendesak Polri mendalami kemungkinan penerapan pasal makar terhadap para tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Endang menilai dugaan penyadapan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan serius terhadap negara apabila terbukti melibatkan oknum kepolisian. Ia meminta penyidik mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor di balik operasi tersebut.
"Pak Kapolri, kita semua anak bangsa sedang bersedih. Saya tidak menyangka peristiwa pengkhianatan terbesar ini terjadi di negeri kita. Padahal anggota Polri memiliki doktrin Rastra Sewakotama, setia kepada negara dan pimpinannya. Namun akibat ulah oknum, semboyan itu seakan hilang," ujar Endang dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.
Ia menilai dugaan penyadapan ilegal tersebut merupakan persoalan serius yang perlu ditangani secara transparan dan menyeluruh. Endang menyatakan Komisi III mendukung pengungkapan perkara tanpa pandang bulu hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
Dalam rapat tersebut, Endang juga mengajukan sejumlah pertanyaan terkait aspek penyidikan yang menurutnya masih perlu diperjelas oleh kepolisian. Pertama, mengenai pihak yang diduga memberikan perintah atau mengendalikan operasi penyadapan ilegal tersebut. Kedua, pihak-pihak yang menerima dokumen maupun rekaman hasil penyadapan.
Ketiga, terkait pemanfaatan data hasil sadapan. Endang mempertanyakan kemungkinan penggunaan informasi tersebut untuk mengintimidasi pihak tertentu, mengintervensi proses penegakan hukum, atau memengaruhi pengambilan keputusan pejabat publik.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan II itu juga menilai penyidik perlu mendalami kemungkinan unsur pidana makar dalam perkara tersebut. "Jika dilihat dari kronologi kasus ini, sudah sangat layak dan patut para tersangka dikenakan pasal makar. Sasarannya sudah jelas kepala negara, struktur organisasinya terorganisasi dari pelaksana lapangan hingga pengendali, tindakannya sudah terjadi, dan dampaknya pun nyata: menimbulkan unjuk rasa hingga ujaran kebencian terhadap pemerintah," tegas dia.
Endang menambahkan, perlindungan terhadap keselamatan Presiden merupakan kewajiban negara. Namun, ia mengingatkan kewenangan aparat penegak hukum tetap harus dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menegaskan, aparat tidak boleh menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan penyadapan ilegal terhadap warga negara maupun institusi negara lainnya.