LSI Soroti Ekonomi RI Masih Banyak yang Perlu Dibenahi

Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan,  menilai kondisi politik dan keamanan Indonesia cenderung sangat stabil karena minimnya pergolakan politik yang membahayakan stabilitas negara. Namun, Djayadi menyoroti  kondisi ekonomi Indonesia masih perlu dilakukan evaluasi karena belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Djayadi menilai masih banyak ditemukan tantangan, meliputi krisis lapangan kerja akibat maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga masih sulitnya akses masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan. Hal ini menjadi faktor utama bahwa kondisi ekonomi Indonesia belum berada dalam kondisi positif.

Selain itu, Djayadi skeptis terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk memenuhi target, sehingga hal ini masih menjadi tugas besar bagi pemerintah.
 

Baca Juga: Survei LSI: Masyarakat Terbatas Akses ke Penyelidikan

"Apalagi kalau Presiden mentargetkan pertemuan ekonomi tujuh persen ya. Kemarin data dari BPS dirilis 5,12 persen, itu kan menjadi pertanyakan publik. Terutama para ahli ekonomi ya. Kok bisa 5,12 persen, padahal triwulan satu cuma 4,87 persen kok naiknya banyak banget. Tapi katakanlah angka itu benar, itu pun kan masih jauh dari  target," ungkap Djayadi, dikutip dari Live Event, Metro TV, Jumat, 15 Agustus 2025.

Di sisi lain, pemerintah juga masih berkutat terkait masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Berdasarkan hasil riset LSI pada Maret hingga April 2025 menujukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih dinilai negatif oleh masyarakat. Persepsi masyarakat cenderung negatif terhadap kinerja pemerintah. 

Untuk dapat memulihkan kondisi ekonomi negara, Presiden Prabowo harus membenahi kondisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta segera menyelesaikan konsolidasi kabinet dan membangun koordinasi baik antarkementerian.

(Alfiah Ziha Rahmatul Laili)